Persekusi kegiatan ibadah kembali terjadi. Kali ini di Cidahu, Sukabumi, Jawa Barat.
Insiden di Cidahu kembali menunjukkan Jawa Barat sebagai wilayah paling intoleran di Tanah Air.
Yang baru dan lebih menyedihkan dari peristiwa kali ini, justru respons pemerintah.
Petinggi Kementerian HAM yang seharusnya bertindak tegas melindungi minoritas, justru membuat pernyataan sebaliknya: akan menjamin para pelaku aksi intoleran.
Catatan Saidiman mengulas Insiden Intoleran Cidahu dengan mengulik data sentimen publik dan peran pemerintah terkait intoleransi di Tanah Air.
Apakah ada harapan perbaikan?
Sudah tayang di kanal youtube SMRC TV.
Prabowo, di awal Pemerintahannya, sudah menyebut demokrasi sebagai proses yang mahal dan ruwet.
Di balik serangannya terhadap demokrasi, tentu tersimpan di benak Prabowo: demokrasi hanya menghambat pembangunan ekonomi.
Banyak elit politik kita berpandangan seperti Prabowo.
#CatatanSaidiman episode ini menguji asumsi itu. Hasilnya, asumsi bahwa demokrasi menghambat pembangunan ekonomi tidak berdasar.
Malah, keliru.
Saidiman menunjukkan kinerja demokrasi dan pembangunan ekonomi antara 10 tahun Pemerintahan SBY dan Jokowi membuktikan asumsi tersebut keliru.
Intoleransi menjadi masalah serius Indonesia. indeks demokrasi kita menurun antara lain karena masalah intoleransi.
Hasil survei SMRC menemukan ada hubungan antara keberagamaan dengan intoleransi. Semakin taat seseorang menjalankan agama, semakin tinggi tingkat intoleransi.
Apa yang terjadi? Adakah jalan keluar?
Ronald Inglehart (2021) menemukan religiositas masyarakat dunia mengalami kemunduran, kecuali pada wilayah yang didominasi masyarakat muslim. Di tengah merosotnya religiositas dunia, religiositas masyarakat muslim justru tetap bahkan sedang sangat bergairah.
Tingginya religiositas ini ternyata tidak serta merta membuat kekuatan politik Islam semakin berkembang seperti dugaan sejumlah kalangan. Pada banyak masyarakat muslim, partai-partai politik Islam gagal berkuasa. Di beberapa tempat, di mana partai Islam berhasil meraih kekuasaan, mereka gagal menjalankan pemerintahan yang efektif dan adil seperti yang dibayangkan sejumlah kalangan. Mereka justru muncul dalam bentuk pemerintahan yang repressif, menciptakan instabilitas sosial, dan berakhir dengan kemandegan ekonomi. Olivier Roy menyebut fenomena ini sebagai kegagalan politik Islam.
Indonesia, negara muslim terbesar di dunia, juga mengalami hal serupa. Bahkan dalam setiap pemilu, partai-partai Islam menjadi partai-partai medioker yang perolehan suaranya jauh di bawah partai-partai nasionalis. Satu-satunya pemilu yang berhasil membuat partai Islam mendapatkan dukungan yang berimbang dengan partai-partai nasionalis hanya pada 1955. Setelah itu, kekuatan politik islam selalu tertinggal di belakang.
Bahkan bukan hanya warga muslim secara umum yang enggan memilih partai islam, masyarakat dengan tingkat relegiositas tinggi juga cenderung memilih partai-partai nasionalis ketimbang partai-partai Islam.
Selengkapnya, simak kultum Ramadan terbaru di SMRC TV ini.
Tahun 60an, para sosiolog memperkirakan agama akan hilang digerus perkembangan modernitas dan ilmu pengetahuan. Namun ternyata agama tetap bertahan. Pippa Norris dan Inglehart (2011) menyatakan agama tumbuh subur pada masyarakat yang memiliki persoalan existential security. Masyarakat dengan pendapatan lebih tinggi lebih sedikit yang menganggap agama penting dalam kehidupan dibanding masyarakat yang lebih sejahtera. Masyarakat yang lebih sejahtera lebih jarang melaksanakan ibadah harian dibanding dengan masyarakat yang kurang sejahtera.
Yang menarik, Indonesia oleh Pew Research Center (2024) dinobatkan sebagai negara teratas yang penduduknya menyatakan agama sangat penting. Namun pentingnya agama dan religiositas di Indonesia tidak tergantung pada strata sosial masyarakat. Bahkan dalam beberapa hal, masyarakat Indonesia tingkat atas (tinggal di perkotaan, berpendidikan tinggi, dan berpendapatan lebih tinggi) justru menunjukkan religiositas yang relatif lebih kuat dibanding masyarakat lapisan bawah.
Simak selengkapnya di program baru SMRC TV ini.
Sejumlah elite politik terus bermanuver hendak mencabut hak rakyat dalam pilkada langsung dan menyerahkan ke DPRD.
Manuver ini kembali muncul lewat Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar; Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra, Ahmad Muzani; dan sebelumnya Presiden Prabowo Subianto.
Setidaknya ada dua alasan utama yang dipakai para elite yang ingin menghapus pesta demokrasi lokal ini. Pertama, biaya mahal. Kedua, tingginya politik uang.
Peneliti SMRC, Saidiman Ahmad, menilai dua argumen yang dikemukan para elite itu tidak masuk akal. Berbagai data menunjukkan dukungan publik yang besar kepada pilkada langsung.
Lalu, dari berbagai survei juga terlihat DPR/DPRD adalah lembaga yang paling rendah terkait kepercayaan publik. Data juga menunjukkan fenomena politik uang tidak seburuk yang dinarasikan.
Lalu, untuk kepentingan apa dan siapa sebenarnya berbagai manuver ini?
Simak paparan Saidiman lengkapnya.